
Setiap masyarakat berhak memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Dengan semangat tersebut, Dinas Kesehatan Aceh melakukan audiensi dengan Human Initiative di Kantor Pusat Human Initiative pada Senin, 8 Juni 2026.
Pertemuan ini menjadi ruang untuk berbagi pandangan dan memahami tantangan di lapangan. Selain itu, kedua pihak juga menjajaki peluang kolaborasi untuk memperkuat akses layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh.
Dalam pemaparannya, Dinas Kesehatan Aceh menjelaskan bahwa Aceh memiliki populasi sekitar 5,63 juta jiwa. Saat ini, 29 rumah sakit pemerintah, 57 rumah sakit swasta, 366 puskesmas, dan lebih dari 10.260 posyandu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Aceh.
Meski demikian, pemerataan layanan kesehatan masih menjadi perhatian bersama. Sebab, sebagian masyarakat tinggal di wilayah yang memerlukan waktu tempuh lebih panjang untuk mencapai fasilitas kesehatan. Karena itu, berbagai pihak terus memperkuat layanan kesehatan hingga menjangkau daerah yang sulit diakses.
Selain membahas kondisi layanan kesehatan, audiensi juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan saat bencana terjadi. Dinas Kesehatan Aceh memaparkan bahwa banjir bandang dan tanah longsor pernah berdampak pada 18 dari 23 kabupaten dan kota di Aceh. Bencana tersebut memengaruhi sekitar 670.826 kepala keluarga atau 2.584.067 jiwa. Di sisi lain, dampak bencana membuat dua puskesmas berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Situasi ini menunjukkan pentingnya layanan kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat secara cepat saat kondisi darurat.
Salah satu program yang menjadi fokus pembahasan adalah Pelayanan Kesehatan Bergerak Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (PKB DTPK). Program ini membantu masyarakat di wilayah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan melalui layanan yang menjangkau lokasi sasaran menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara.
Tim kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan dokter spesialis, penanganan kegawatdaruratan, layanan rujukan medis, edukasi kesehatan, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan setempat. Dinas Kesehatan Aceh juga melibatkan dokter, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga promosi kesehatan dalam pelaksanaannya.

Melalui diskusi ini, Human Initiative dan Dinas Kesehatan Aceh membuka peluang sinergi yang lebih luas. Kolaborasi tersebut dapat memperkuat pemerataan layanan kesehatan di Aceh. Selain itu, kerja sama lintas sektor juga dapat mendukung ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa mendatang.
Akses kesehatan yang lebih baik lahir dari kepedulian dan kolaborasi banyak pihak. Oleh karena itu, setiap dukungan memiliki peran untuk memperluas manfaat bagi masyarakat. Mari menjadi bagian dari upaya memperluas dampak kebaikan bagi sesama bersama Human Initiative melalui solusipeduli.org.