Bersama Organisasi Kemanusiaan se-Asia Tenggara, Human Initiative Serukan Perdamaian untuk Myanmar

Jakarta – Human Initiative bersama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan di Asia Tenggara yang tergabung dalam Southeast Asia Humanitarian Committee (SEAHUM), mengambil sikap atas gejolak politik di Myanmar. Human Initiative bersama SEAHUM menyerukan semua pihak di Myanmar untuk tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dialog, dan perdamaian.

Seperti yang kita ketahui, dunia tengah menaruh perhatian kepada Myanmar. Pengambilalihan kekuasaan dan penahanan Presiden Myanmar dan tokoh-tokoh dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) oleh Militer terjadi pada awal Februari lalu.

Rakyat Myanmar turun ke jalan untuk menolak pengambilalihan kekuasaan tersebut dan melakukan pembangkangan sosial (civil disobedience movement). Dari insiden tersebut, beberapa korban jiwa pun telah berjatuhan.

“Lembaga-lembaga kemanusiaan anggota SEAHUM banyak membangun sekolah dan pasar serta melakukan kegiatan sosial di Myanmar,” ungkap Kamarul Zaman, Presiden SEAHUM, yang juga merupakan Presiden Malaysia Humanitarian Care (MyCARE).

Wakil Presiden SEAHUM, Murni Alit Baginda, yang juga merupakan Chief Program Officer Rumah Zakat, mengatakan bahwa SEAHUM mendorong semua pihak di Myanmar untuk melindungi demokratisasi berdasarkan konstitusi Myanmar.

“Selain itu, kami meminta semua pihak untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta relawan kemanusiaan. Baik warga lokal maupun asing,” ungkap Murni.

Hal itu disampaikan SEAHUM dalam konferensi pers terkait pernyataan sikap bersama lembaga-lembaga kemanusiaan se-Asia Tenggara. Berikut pernyataan sikap lengkap SEAHUM:

1. SEAHUM mendorong semua pihak di Myanmar untuk melindungi proses demokratisasi berdasarkan konstitusi Myanmar.

2. SEAHUM mendesak semua pihak di Myanmar untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat (baik warga lokal maupun asing) di tengah ketegangan militer dan politik di Myanmar.

3. SEAHUM meminta semua pihak di Myanmar untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses pendidikan. Juga kebutuhan dasar dan akses kesehatan di era pandemi Covid-19 ini, terlepas dari suku dan agama.

4. SEAHUM mendorong semua pihak di Myanmar untuk menjamin akses para pekerja dan lembaga kemanusiaan dalam memberikan dukungan kemanusiaan. Khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan di Myanmar selama pergolakan politik ini.

5. SEAHUM meminta kepada negara-negara ASEAN untuk mengambil langkah-langkah diplomatik yang mendorong semua pihak di Myanmar untuk mengambil jalan dialog yang damai dan menemukan solusi, dan untuk menghentikan tidak kekerasan dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam krisis politik di semua aspeknya.

Human Initiative Serukan Perdamaian untuk Myanmar

Human Initiative yang juga memiliki berbagai program kemanusiaan di Myanmar turut menyatakan konsen yang sama terhadap poin-poin pernyataan di atas. Mulai dari keselamatan dan kesejahteraan rakyat di Myanmar, akses pendidikan, kebutuhan dasar, dan kesehatan, serta mengusulkan untuk mengambil jalan dialog ketimbang bertindak kekerasan.

“Human Initiative ingin memastikan bahwa aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta kebutuhan dasar mendapatkan jaminan oleh pemerintah. Dalam hal ini militer dan tidak terganggu oleh kisruh politik,” ucap Muhammad Kaimuddin selaku Manager Humanitarian Diplomacy of Human Initiative.

“Selain itu Human Initiative juga ingin memastikan akses bantuan kemanusiaan di Rakhine dan daerah perbatasan terbuka. Serta dapat memberi keamanan bagi staf dan relawan kemanusiaan dalam bertugas di wilayah-wilayah pengungsian,” pungkasnya.